Melalui Panja tersebut, Komisi IV DPR RI akan memanggil seluruh pelaku usaha industri yang bertanggung jawab pada kerusakan lingkungan.

Koalisi ini justru semakin besar, justru semakin maksimal, dan tidak sedikit pun mengurangi hak Gus Muhaimin dan PKB untuk ikut menentukan Cawapres.

PR KLHK tentu harus memperbanyak benih pohon yang bagus untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Begitu juga dengan perusahaan yang ada di Ibu Kota untuk mengeluarkan CSR-nya untuk mendanai penghijauan kota-kota.

Permintaan BBM dan gas bersubsidi masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Dolar dan harga minyak mentah dunia juga relatif stabil sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi. Saya sudah memastikan hal tersebut dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya.

Legislator minta ada pendampingan keluarga korban kasus penganiayaan oleh oknum anggota Paspampres agar dapat membongkar kasus ini.

Saya antusias dan mendukung penuh beroperasinya LRT Jabodebek yang diharapkan menjadi awal dari reformasi kualitas pelayanan transportasi publik di Indonesia, khususnya kota Jakarta dan sekitarnya.

Jika tenaga kerja kita sudah didominasi pekerja informal maka perlindungan bagi mereka wajib hukumnya. Saya mengusulkan dan mendorong hadirnya PBI BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja informal ini terlindungi dan memiliki tabungan masa depan.

Sebetulnya, menurut ajaran agama Islam, kewajiban Haji itu hanya satu kali seumur hidup. Saya setuju larangan naik Haji bagi yang sudah berangkat Haji, kecuali bagi petugas yang memang melayani jemaah Haji.

Soal nama KIM atau Koalisi Indonesia Maju, saya kira sudah tepat memilih nama koalisi ini. Identifikasi koalisi dengan pemerintahan Presiden Jokowi merupakan langkah politik yang tepat untuk menegaskan bahwa koalisi ini merupakan penerus atau pelanjut kepemimpinan Presiden Jokowi.

Ini catatan sengaja kita tambahkan, Pak. Karena ini hal yang berulang ini untuk kita mengingatkan kembali terutama di perlintasan sebidang ini menjadi PR besar di Komisi V ini, baik menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun yang  menjadi kewenangan Kementerian PUPR.