Kondisi ini didukung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI terhadap Kejaksaan Agung hanyalah formalitas. Jadi tak mungkin terealisasi wacana hukuman mati koruptor tersebut.

Imajinasi saya sebenarnya Antam menjadi kontributor terbesar bagi Republik ini, tapi kalau kita lihat data-data yang masuk, kan cuma Rp1,6 (Triliun) kontribusinya. Itu juga telah menghitung PNBP dan sebagainya, untungnya enggak seberapa besar.

Tahun depan (kepastian jadwal pemilu 2024), supaya lebih matang. Kami di Komisi II, tadi kami baru rapat dan merencanakan nanti akan menggelar raker Komisi II dengan Mendagri dengan seluruh penyelenggara Pemilu nanti masa sidang setelah reses.

Kalau kita punya kondisi kesehatan yang kurang bagus, sebaiknya jangan berada di lingkaran yang ramai karena berpotensi sangat tinggi untuk omicron ini.

Itu kan hak mereka, maka sebaiknya segera diselesaikan untuk dibayarkan kepada 575 pensiunan PTPN IX, yang jumlah masing-masing orangnya bervariatif.

Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mendukung usulan Lektor Kepala Universitas Tadulako Palu Abdul Wahid, bahwa Kejaksaan Agung perlu menjadi lembaga setara dengan KPK.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam adanya dugaan aksi penganiayaan kepada tahanan. Pernyataan tersebut dia ungkapkan karena seorang tahanan kasus pencabulan berinisial HS di sel Satreskrim Polrestabes Medan.

Kami (DPR) tergantung kesepakatan pemerintah bersama KPU. Persoalan itu kan harus diputuskan oleh dua institusi itu, bukan DPR. Jika sudah tercapai kesepakatan, DPR tinggal sahkan saja. Tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan tanggal pelaksanaan pemilu apakah 21 Februari atau 15 Mei.

Pemerintah harus memiliki data yang lengkap dan akurat terkait kecepatan penyebaran, teritorial penyebaran yang telah terjadi, serta karakteristik, perilaku maupun keganasannya. Juga efek dari varian omicron ini terhadap vaksin dan antibodi yang terbentuk dari infeksi alamiah.