Adapun debat keempat Pilpres 2024 mengambil tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Puan mengatakan, Mahfud telah menyiapkan berbagai materi yang kokoh untuk debat nanti.

Seperti halnya di serial film, para pekerja di pabrik pelintingan rokok dengan tangan ini adalah ‘Gadis Kretek’ sebab baik pihak perusahaan yang bermitra dengan MPS maupun pihak koperasi, semua mendukung gerakan emansipasi wanita. Hanya bagian urai tembakau saja yang pekerjanya adalah laki-laki.

Semoga tempat ini menjadi sarana anak-anak muda berkumpul dan mengembangkan kreativitas tanpa melupakan sejarah.

Taman Pemuda Soekarno dibangun Pemkab Ngawi sebagai wadah bagi masyarakat Ngawi khususnya para pemuda untuk berinteraksi dan bersosialisasi secara positif. Terdapat monumen Bung Karno berupa patung setinggi 6 meter di taman dengan total luas 8075 meter persegi tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar Polres Jakarta Utara (Jakut) segera menemukan pelaku.

Penurunan target bauran EBT ini hanya sekedar kamuflase agar capaian kinerja Pemerintah terkesan berhasil atau setidaknya capaian yang diperoleh tidak terlalu jauh terpaut dengan targetnya.

Jadi sekali lagi pelayanan oke, tetapi perlu diperhitungkan juga pendidikan kepada masyarakat ini perlu, karena kalau semakin lama kan itu harus semakin cerdas orang-orang itu harus semakin peduli terhadap hal itu.

Saya ingin mengingatkan dalam konteks Pemilu 2024 ini, terkait dengan SIREKAP, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya. Sirekap menjadi alat bantu saja, alat pembanding. Karena alat bantu dan pembanding maka tidak menjadi suatu yang harus, seakan menjadi wajib. Resminya tetap yang konvensional.

Problemnya, banyak honorer yang sudah lama mengabdi belum masuk data dapodik, di sini jadi celah pungli. Ini kan masalah-masalah ini jadi makin menumpuk. Jika masalah anggaran, Komisi X bersama Kemendikbudristek dan Kemenkeu telah sepakat menganggarkan 19-21 triliun per tahun untuk membayar guru PPPK.

Perlu dikaji secara detail dan komprehensif agar tidak salah di dalam mengkualifikasikan (PPPK) paruh waktu dan penuh waktu. Pemerintah juga harus mempertimbangkan itu semua agar tidak ada diskriminasi. Karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan status PPPK.