Penghapusan Presidential Threshold, HNW: Konsistensi MK Diperlukan Untuk Demokrasi Yang Lebih Berkualitas

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam penganiayaan terhadap seorang ustaz sekaligus imam masjid di Sumatera Utara.

Apa pun itu Mahkamah Konstitusi putusannya adalah final and binding. Oleh karena itu, kami menghormati dan berkewajiban untuk menindaklanjutinya.

Kalau BPIH-nya Rp93,3 juta, skemanya 60-40 mungkin agak berat. Karena sudah disepakati di Komisi VIII, Rp4,4 triliun diberikan ke jamaah yang tidak berangkat.

Betul, karena MK baru akan menyelesaikan seluruh perselisihan pemilu itu 13 Maret 2025. Dan MK baru akan mengeluarkan seluruh surat yang menyatakan tidak ada sengketa kepada seluruh gubernur, walikota terpilih setelah PHPU itu selesai di MK.

Hal ini semakin menegaskan bahwa Presiden Prabowo benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat kecil, betapapun kenaikan PPN 12 persen adalah perintah undang-undang HPP.

Anggota Polri diduga memeras WNA Malaysia di Event DWP kembali disidang etik hari ini.

PPN Hanya Untuk Barang Mewah, Eddy Soeparno: Konsistensi Prabowo No One is Left Behind