Kita tunggu saja sampai benar-benar Presiden dapat menetapkan orang yang tepat dengan jabatan ini, tapi saya kira segera. Dalam undang-undangnya tidak boleh merangkap jabatan.

Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

Reklamasi tambang tidak boleh hanya berhenti pada laporan administratif. Harus diverifikasi langsung agar hasilnya benar-benar terlihat dan dirasakan manfaatnya.

Kalau hanya panja, ruang lingkupnya terbatas pada Komisi VII. Padahal, persoalan Krakatau Steel ini menyangkut Kementerian Perindustrian, Perdagangan, BUMN, bahkan Kementerian Keuangan.

Kesepakatan diambil setelah Komisi VI mendengarkan laporan hasil Panja nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN