Pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Indonesia resmi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru per 1 Januari 2026.

Kemdiktisaintek resmi menerbitkan Peraturan Menteri nomor 52 tahun 2025 yang mengatur profesi, karier, dan penghasilan dosen.

Harapan kami pemerintah sesegera mungkin mengeluarkan peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan, maupun peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung.

Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan pelindungan terhadap warga negara melalui keadilan restoratif.

Wamenkum menekankan bahwa pembahasan penyusunan peraturan pelaksanaan KUHAP tidak dapat dilakukan hanya oleh 1 lembaga saja

Penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara jadi Undang-Undang (UU).

Ini adalah maksud dari pembentuk undang-undang mengatur hal-hal seperti ini. Jadi sama sekali untuk mencegah jangan sampai ada terjadi kriminalisasi.