menyoroti persoalan konflik agraria yang kian kompleks sebagai alasan utama urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.

Perlu dipastikan integritas aparat penegak hukum benar-benar terjaga. Jangan sampai undang-undang ini nantinya justru menjadi bumerang.

Kita melihat potensi dari sumber sekunder ini cukup besar, tetapi belum dimanfaatkan maksimal karena belum adanya pengaturan yang memadai.

China memanggil Konsul Jenderal Amerika Serikat (AS) untuk Hong Kong, Julie Eadeh, pada Jumat (27/3) lalu, seiring dengan unggahan Konsulat AS

Kepolisian Hong Kong mendapatkan wewenang untuk meminta kata sandi ponsel dan komputer warga, apabila dicurigai melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional.

Negara dianggap ganjil dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah disebut sibuk mengerjakan hal yang tidak perlu, namun melupakan mengurus rakyatnya.

Itu yang patut dievaluasi juga oleh putusan MK tersebut. Kalau dari sisi waktu, undang-undang itu pun perlu direvisi karena sudah terlalu lama.

Undang-Undang ini bersifat ringkas, hanya mengatur mengenai hal-hal pokok, sedangkan detailnya kemudian diserahkan kepada para pihak dalam forum.

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai RUU usulan atau inisiatif DPR.

Komisi II DPR menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu harus memastikan kualitas demokrasi Indonesia tidak mengalami kemunduran.