Pemerintah tak bisa memaksakan kehendak terkait usulan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
Partai NasDem tetap konsisten mendukung usulan pemerintah terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen.
Usulan itu sendiri berhasil disahkan menjadi UU Pemilu oleh DPR setelah fraksi pendukung pemerintah yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB Hanura dan NasDem mengawalnya.
Usulan sebesar Rp 1,9 triliun ini meliputi anggaran tambahan untuk Inasgoc 2017, dukungan prestasi induk cabor melalui KONI dan PB/PP, dukungan Kwarnas Pramuka untuk Raimuna, dukungan tambahan SEAG Malaysia 2017, dukungan kelembagaan KOI, penyedia sarana olahraga Asian Games Jakabaring dan sebagainya.
Partai Golkar tidak setuju dengan usulan politikus PDI Perjuangan (PDIP) Henry Yosodiningrat untuk membekukan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan bicara soal adanya usulan pembekuan lembaga ad hoc tersebut.
KPK dan masyarakat tidak perlu panik soal adanya usulan dari politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat terkait pembekuan lembaga ad hoc tersebut.
KPK sepakat dengan usulan Komisi III DPR untuk tidak melakukan pemeriksaan terhadap calon kepala daerah yang maju pada Pilkada 2018 yang tersangkut kasus dugaan korupsi.
Meski begitu, tenyata usulan tersebut menyulut kemarahan di dalam jajaran partainya sendiri dan juga di antara sekutu Bavaria mereka, Serikat Sosial Kristen konservatif (CSU).
Presiden Jokowi diminta untuk mencermati terkait usulan pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri yang sedang dalam pembahasan di Komisi III DPR.