Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik lambatnya respons pemerintah dalam menangani karhutla yang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Kami mendoakan personel Manggala Agni beserta TNI, Polri, BPBD dan relawan lain yang berjuang memadamkan kobaran api di darat, tetap diberikan kesehatan oleh Allah yang maha kuasa. Dimana, semuanya telah berjibaku menjinakan kobaran api yang bahkan dilakukan dengan tongkat, karena tak tersedianya sumber air di sekitar lokasi Karhutla.

Pengungkapkan praktek pengoplosan ini dilakukan resmi dan lintas sektoral. Bukti-bukti terkait temuan juga lengkap. Aparat penegak hukum mestinya bisa segera membawa kasus pengoplosan beras ini ke tingkat penyidikan.

Jika ini yang terjadi, artinya pemerintah membiarkan para pengusaha kita masuk jerat hukum. Ini akan kontraproduktif bagi ekosistem bisnis dalam kerangka mendukung swasembada pangan yang jadi salah satu target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Terkait isu-isu aktual Pak Menteri, ini kan kasus yang sepertinya berulang, kasus penjualan pulau, penyewaan pulau, iya kalau di sini Pulau Panjang itu ilegal, entah yang lalu-lalu itu mungkin yang juga tidak terkait dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) itu adalah benar, harusnya kan ada upaya tindakan hukum terkait ini.

Tapi untuk diketahui, itu di website itu bukan yang pertama kali (jual beli pulau). Dulu ada pulau di Mentawai yang juga dijual di sana.

Jika kelestarian hutan terganggu, maka sumber air bersih bagi masyarakat akan berkurang bahkan bisa menghilang. Ini akan memberikan efek buruk bagi kehidupan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengritik penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025.