Persetujuan tersebut diambil dalam rapat pembahasan usulan pergantian Hakim MK di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (26/1).

Komisi III DPR mengungkapkan bahwa pimpinan DPR RI mendukung dengan maksimal terkait rencana kenaikan gaji hakim ad hoc.

Hakim memerintahkan agar penahanan Laras tidak perlu dijalankan dengan syarat tidak mengulangi perbuatan serupa dalam waktu satu tahun. Dalam waktu tersebut, La

Dan pada saatnya rapat kerja dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung karena ini soal anggaran, namanya anggaran pasti tetap ujungnya ke DPR.

Mudah-mudahan kesimpulan ini tidak satu pun meleset dari kehendak saudara. Mudah-mudahan seratus persen keinginan saudara diluluskan dan kita sepakati bersama.

Jadi ini jelas, tegas bahwa pengadil juga butuh keadilan. Sehingga kami datang ke sini untuk memberikan pernyataan bahwa kami butuh keadilan.

Tidak punya gaji pokok, tidak punya tunjangan apapun yang berkaitan dengan tugas pokok fungsinya.

Hakim Ad Hoc itu barangkali lahirnya, dirumuskannya juga di ruangan ini, saya yakin. Karena hadirnya Hakim Ad Hoc merupakan amanat reformasi.

Nadiem diproses hukum atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019 –2022.

Negarawan itu harus jauh dari praktik pelanggaran disiplin maupun etik. Hakim MK adalah teladan, sehingga perilakunya harus mencerminkan abdi negara yang baik.