Gus Menteri mengatakan, bahwa data merupakan instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik di pusat maupun di desa.

Rencana Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memasang tarif Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako melalui perubahan kelima atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendapatkan beragam reaksi dari publik.

Kita utamakan keselamatan pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja.

Tujuh Budi Utama ESQ tersebut berusaha menjadi solusi untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, yang senantiasa disebabkan adanya nilai yang dilanggar.

Agar pembangunan Ibu Kota Negara berjalan lancar, dibutuhkan payung hukum sehingga berbagai kebijakan yang diambil tidak dipersoalkan landasan legalitasnya di kemudian hari.

Pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi tetapi menaikkan PPN yang dapat berimbas pada kenaikan harga-harga sembako di masyarakat.

Balai Besar Pengembangan Pelatihan Kerja (BBPLK) Bandung kembali mengirim instruktur di bidang manufaktur ke PT. ATMI IGI CENTER Solo guna meningkatkan kemampuannya.

Menaker Ida mengatakan, banyaknya pekerja yang ada dalam industri ini perlu mendapat perhatian dari GAPKI agar hubungan industrial terjaga dengan baik.

Mereka adalah warga negara Indonesia juga yang punya hak sama dengan kita untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini.

Angka-angka tersebut, menurut Lestari, menggambarkan kondisi ledakan kasus yang pernah dialami oleh Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah daerah lainnya.