Rapat yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Kementerian Keuangan RI ini dilakukan secara tertutup.

Muslich menilai, keputusan PN tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah mencederai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Anggota Komisi VI meminta Holding Perkebunan Nusantara untuk fokus pada target efisiensi pabrik serta peningkatan produksi dan kualitas khususnya komoditas gula.

Yang perlu dilakukan pemerintah sekarang adalah serius melaksanakan efisiensi pengelolaan energi nasional. Karena sekarang ini bukan kondisi normal, sehingga Pemerintah dan jajaran birokrasi dari pusat sampai daerah harus menyadari turbulensi ekonomi di tahun politik ini.

Menteri BUMN Erick Thohir terus melakukan pembenahan di BUMN. Hal yang dilakukan oleh Erick mendapat pujian dari Komisi Kejaksaan (Komjak).

Mantan Mendag ini kan whistle blower (peniup peluit) dalam kasus mafia migor yang tengah ditangani kejakgung. Karena jasa beliau, publik yang tidak yakin akan adanya mafia migor ini menjadi sadar akan adanya mafia dan guritanya. Jadi saya yakin secara sukarela beliau akan hadir dan menyampaikan informasi yang beliau ketahui.

Politikus NasDem ini tidak bisa memberikan tanggapan lebih jauh perihal usulan RUU LLAJ dari Komisi V, sebab belum melihat langsung surat dimaksud.

Hal yang terpenting dari pemekaran daerah provinsi di Provinsi Papua merupakan salah satu wujud implementasi dari otonomi daerah sehingga diharapkan mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah Pusat. Serta, dapat memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. 

Seluruh fraksi di Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nuaa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ke rapat paripurna.