Surat Kemendagri untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan dampak gempa bumi di NTB dinilai sebagai isyarat keuangan pemerintah pusat sedang tertekan alias kritis.

Musibah gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali dinilai masih belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyurati Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Rentetan gempa besar yang mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menelan korban jiwa hingga 400 orang lebih dan ribuan orang lainnya mengalami luka-luka.

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta bergerak cepat untuk membantu para korban gempa yang terus menimpa NTB. Dimana, akibat guncangan gempa berturut-turut beberapa waktu lalu mengakibatkan sebanyak 469 korban meninggal dunia dan ribuan lula-luka.

Kader PDI Perjuangan (PDIP) Sirra Prayuna melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Surat itu terkait bencana gempa yang hingga saat ini menimpa Provinsi NTB dan sekitarnya.

Baznas memiliki visi yang sama dengan OVO untuk membuka seluas-luasnya partisipasi warga dalam membantu korban gempa Lombok.

AIA menyalurkan bantuan yang berasal dari dana kebajikan ini sejalan dengan komitmen sebagai perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang secara aktif membantu masyarakat hidup lebih sehat

Penggunaan tenda sifatnya hanya sementara. Pasalnya untuk membangun sekolah permanen, kata Mendikbud, membutuhkan waktu berbulan-bulan.

Pemberian bantuan berupa makanan untuk bayi dan balita tidak dapat dilakukan sembarangan di pengungsian.