Myanmar jatuh kembali ke pemerintahan militer langsung pada Senin (1/2) ketika tentara menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya dalam serangkaian serangan fajar, mengakhiri eksperimen singkat negara itu dengan demokrasi.

Sebagai negara terbesar dan pendiri ASEAN, Indonesia harus melakukan segala upaya yang dimilikinya untuk melindungi tiga hal tersebut.

Beberapa tokoh politik Myanmar, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) lainnya ditahan di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah sipil dan militer negara itu.

Washington akan terus membela demokrasi terlebih saat demokrasi itu sendiri diserang.

Amerika Serikat, Australia, dan Singapura menyatakan keprihatinan besar atas pernyataan keadaan darurat militer dan penahanan sejumlah pimpinan pemerintahan dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang diduga melakukan kecurangan pemilu.

Kudeta yang dipimpin Panglima Min Aung Hlaing merupakan tanggapan atas dugaan kecurangan pemilu pada November lalu, yang dinilai telah mencederai demokrasi di Myanmar.

Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditahan Senin (1/2) pagi sebagai bagian dari kudeta, setelah Liga Nasional untuk Demokrasi menang telak dalam pemilihan umum.

Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan China harus berpikir hati-hati dan tidak meremehkan tekad pulau itu untuk mempertahankan kedaulatannya dan menegakkan kebebasan dan demokrasi.

ada sejumlah kasus yang berpotensi mengancam penegakan HAM dan demokrasi apabila tidak diusut atau diselesaikan secara tegas.

Tim Pembela Demokrasi Indonesia mengkritik cover sebuah majalah yang dinilainya subjektif.