Media Gathering MPR, Abraham Liyanto: Media Menjembatani Isu Pengelolaan SDA dan Pembangunan Berkelanjutan

Gus Ipul juga menyoroti pentingnya efektivitas penyaluran bantuan sosial ke depan. Lantaran itu dia menyampaikan tiga strategi utama untuk bantuan sosial

Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jawa Barat untuk melakukan uji sahih revisi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera mengajukan Sekolah Rakyat rintisan

Ini sudah sesuai dengan undang-undang advokat berikut putusan Mahkamah Konstitusi.

Komite I DPD RI melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 10 Juli 2025, dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian ini memperkuat gagasan bahwa simpanse memiliki kapasitas untuk meniru perilaku tak berguna secara fungsional, mirip dengan manusia yang mengikuti tren mode atau tantangan viral tanpa alasan jelas.

PPATK mencatat sekitar 7,5 juta transaksi terkait judi online dari kelompok ini, dengan total nilai mencapai Rp957 miliar

Komite III DPD RI telah menuntaskan finalisasi hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Demikian itu merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Suatu norma dalam Undang-Undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.