Setelah melalui rangkaian pendalaman, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai bentuk komitmen atas penataan dan perbaikan serta sekaligus memberikan respon cepat dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menurut Zainut, program dai dan penceramah bersertifikat merupakan program yang sudah sering dilakukan oleh ormas-ormas Islam, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas dai agar memiliki bekal dalam melaksanakan tugasnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) digugat terkait proyek pembangunan pelabuhan penyeberangan tahap III  di Muara Taput, Sumatera Utara (Sumut).

Kamaruddin Amin menegaskan bahwa sertifikat penceramah tidak berkonsekuensi apapun. Bahkan, penceramah yang tidak memiliki sertifikat masih boleh bisa berceramah.

Komisi XI DPR RI belum menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2021 yang diusulkan sebesar Rp43,307 triliun.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Tujuh program prioritas pendidikan dari Kemendikbud sebagian besar sangat tergantung kesiapan infrastruktur yang ditangani oleh kementerian di luar Kemendikbud

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta menteri keuangan (Menkeu) juga ikut bertanggung jawab terhadap program Kementerian BUMN. Apakah rem atau gas?