Secara politik, semuanya sah-sah saja. Apalagi jika itu didukung oleh mayoritas Rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan politik negara ini.

Menurut dia, seharusnya pemerintah melakukan terobosan lewat kebijakan domestic mandatory obligation (DMO) di mana para eksportir CPO harus mengalokasikan 20 persen (mulai 10 Maret 2022 menjadi 30 persen) dari total volume ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri dan domestic price obligation (DPO) yaitu menerapkan harga minyak goreng tertinggi (HET) menjadi Rp 14.000 per liter menjadi solusi yang tepat menormalkan kembali minyak goreng.

Sebab, wadah ketatanegaraan Indonesia telah berubah sejak Amandemen 2002 silam. Jika sebelumnya, Rakyat memberikan mandat kepada Rakyat yang merupakan Para Hikmat, di Lembaga Tertinggi pemegang kedaulatan rakyat, untuk kemudian menyusun arah perjalanan bangsa, dan memilih mandataris untuk menjalankan demi rakyat, telah berubah total.

Sebagai Ketua DPD RI, saya turut mendorong dan mendukung Jawa Timur sebagai provinsi terdepan yang meluncurkan aplikasi e- Perda.

Saya kira memang perlu ada kurikulum kebencanaan yang nantinya dimasukkan dalam mata pelajaran bagi anak-anak di semua tingkatan, sekolah dasar, menengah dan atas. Karena sejauh ini terjadi banyak korban akibat ketidaktahuan dalam menghadapi bencana.

Lahirnya DOB di Tanah Papua hanya akan semakin memarjinalisasi orang asli Papua yang sejak puluhan tahun cenderung terabaikan dalam proses pembangunan. Hal ini ditambah dengan lahirnya UU Otsus Jilid II yang menarik kewenangan daerah ke Pusat.

Kami mendapati bahwa terdapat perlakuan dan apresiasi negara yang tidak proporsional terhadap para guru non sertifikasi. Hal ini tentu menyebabkan kesenjangan sosial dan kesejahteraan guru.

Bagi masyarakat, internet sudah merupakan kebutuhan pokok. Internet menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas bekerja dan berusaha. Namun koneksi yang seringkali mengalami gangguan dan sering hilang sinyal menjadi kendala utama. Tentu pemerintah harus memberikan solusi terkait hal ini.

Saya meminta kepada pemerintah untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi yang transparan agar diketahui dan sampai kepada para calon penerima manfaat.

Saya ingin mengajak dan membuka mata masyarakat, terutama di desa tentang persamaan hak, kesetaraan dan perlakuan adil terhadap perempuan dan anak. Masyarakat harus sudah terbiasa dengan persamaan hak tersebut.