Seperti yang telah disampaikan Presiden Prabowo, bahwa saudara/i kepala daerah adalah pelayan atau pengabdi rakyat. Jadi sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk bekerja bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Ujian integritas ini sangat berat. Kepala daerah harus tetap menjaga integritasnya selama memimpin daerah.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian Haji dan Umroh tersebut pemisahan dari Kementerian Agama (Kemenag).

Komisi VI membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat kepada para pihak, para pelaku usaha untuk segera bisa melaporkan ke Komisi VI, sehingga kami nanti bisa langsung bertemu dengan teman-teman para pihak yang mungkin punya masalah yang belum bisa diselesaikan.

Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu.

Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja.

Ya saya sebagai pimpinan DPR tentu mengapresiasi, terimakasih kepada bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah meneken Inpres DTSEN. Ini tentu prestasi yang membanggakan, bagaimana pengentasan kemiskinan, target miskin ekstrem nol persen insyaallah bisa cepat terwujud.

Ya, itu sebenarnya tentunya harapan, ya. Harapan karena kita punya sistem demokrasi yang berbeda dari negara lain, yang di mana harus adanya persatuan antara para elite.

Tidak ada pemerintahan yang berhasil tanpa ada stabilitas, dan KIM permanen itu menuju pada stabilitas.