Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, Fahri Hamzah menjelaskan, para terdampak pandemi Covid-19 itu saat ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat. 

Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengatakan, peristiwa tersebut terjadi lantaran tidak adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah berserta jajarannya dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

Pemerintah wajib melindungi dan menjamin hak konstitusional minoritas.

Universitas Tarumanagara (Untar) masih menunggu kebijakan pemerintah daerah (pemda) DKI Jakarta, terkait perkuliahan tatap muka pada Januari 2021.

Desa memiliki kesempatan yang luas untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, karena pemerintah dalam lima tahun mengucurkan dana yang besar untuk desa

Menurut Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, seluruh RS di Indonesia, masyarakat dan pihak-pihak terkait agar dapat menunggu arahan dari pemerintah.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa tim penyidik masih mendalami vendor atau perusahaan-perusahaan yang menyalurkan sembako itu dari pemerintah kepada masyarakat.

Kendati demikian, Ibas, sapaan akrabnya, mengingatkan pemerintah untuk bisa memastikan bahwa vaksin gratis tersebut benar-benar aman untuk masyarakat.