Komisi V DPR RI menilai bahwa Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada jalan tol masih belum optimal.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana.

IKN memang diblokir. Kalau kami sih, prinsip kalau kami di sini ini kan taat asas.

Kami melihat, memantau, mengikuti karena memang tugas dan fungsi kami di DPR ini adalah salah satunya bermitra dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum kemudian BMKG, Basarnas dan tentu kami juga mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Korlantas Polri yang sudah turut serta mengawal mudik dan balik Natal dan Tahun Baru.

Komisi V DPR akan membentuk Panja dalam rangka mengaudit standar pelayanan minimum jalan tol. Hal itu mengingat maraknya kecelakaan lalu lintas di jalan tol akibat abai terhadap standar pelayanan minimum serta aturan dan ketentuan yang berlaku.

SPM atau standar pelayanan minimum jalan tol ini juga tidak selesai-selesai kita perdebatkan.  Padahal salah satu kriteria untuk menaikkan tarif tol itu adalah harus terpenuhi dulu Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol.

Silakan yang penting kan aturan dan ketentuannya dipenuhi kita setuju saja daripada tanahnya enggak dipakai kan mendingan digunakan bisa memproduksi rumah yang murah terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Lasarus ditemani empat wakil ketua, yakni Ridwan Bae dari Golkar, Andi Iwan Darmawan Aras dari Gerindra, Roberth Rouw dari Nasdem dan Syaiful Huda dari PKB.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, harus konsisten memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sambas.

Di Sambas, sedang dibangun sejumlah infrastruktur, salah satunya Jembatan Sambas Besar yang hampir selesai. Jadi, Bapak/Ibu sekalian tidak serta merta apa yang ada (pembangunan infrastruktur) di Sambas hari ini, semua terjadi begitu saja.