Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha mendesak pemerintah segera mengevaluasi sistem absensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih efektif dan transparan.

Amran juga mendorong agar proses pelepasan varietas di Indonesia semakin cepat, transparan, dan berpihak kepada petani.

Workshop ini sejalan dengan komitmen Holding Perkebunan Nusantara untuk membangun komunikasi yang lebih proaktif, transparan, dan berbasis data.

Kejati NTB dinilai tidak transparan dan terkesan arogan dalam menetapkan tersangka.

DPR ungkap pembahasan RUU KUHAP pernah dilakukan pada tahun 2012 tetapi terjadi deadlock

Mundurnya 700 CPNS ini dapat menjadi evaluasi dan refleksi Menteri PANRB agar dalam perekrutan ASN perlu dilaksanakan dengan lebih adaptif dan transparan.

KPK mendorong agar proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Proses hukum terhadap oknum yang diduga terlibat dalam penembakan ini harus dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut PB PMII, lanjutnya, proses pembahasan yang tidak transparan serta isi RUU yang berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI dalam pemerintahan sipil merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.