Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berjalan secara transparan dan terbuka.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan penjelasan rinci kepada publik terkait perkembangan penyusunan RUU KUHAP.

Dalam skema terbaru ini, pemda dan satuan pendidikan dituntut melaksanakan SMPB yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu`ti menegaskan bahwa satuan pendidikan wajib memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Lestari Moerdijat: SPMB Harus Mampu Wujudkan Sistem yang Transparan, Akuntabel, dan Adil Bagi Masyarakat

Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha mendesak pemerintah segera mengevaluasi sistem absensi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi lebih efektif dan transparan.

Amran juga mendorong agar proses pelepasan varietas di Indonesia semakin cepat, transparan, dan berpihak kepada petani.

Workshop ini sejalan dengan komitmen Holding Perkebunan Nusantara untuk membangun komunikasi yang lebih proaktif, transparan, dan berbasis data.

Kejati NTB dinilai tidak transparan dan terkesan arogan dalam menetapkan tersangka.