Ini sebenarnya yang kita tunggu responnya dari Pemerintah. Karena dari hasil RDPU Komisi VII DPR RI dengan KADIN, diperkirakan baru ada empat smelter nanti yang akan dapat menyerap sekitar 14 juta ton bauksit.
Kita berharap aparat penegak hukum bisa transparan dan adil dalam melakukan investigasi terkait kebakaran pada smelter nikel tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan, Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas kepada PT. GNI karena lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja.
Menperin tidak boleh takut, karena pengawasan smelter adalah kewenangan Menperin yang merupakan amanat undang-undang dan menjadi tugas pokok dan fungsi Kemenperin.
Kita harus sungguh-sungguh merumuskan dan menyelesaikan akar masalah dari persoalan ini. Jangan mereduksi dan menutup mata pada persoalan yang lebih substansial dan mendasar. Untuk mengatasi masalah di PT. GNI pemerintah jangan hanya menindak pelaku bentrokan tapi harus juga mengusut kelalaian manajemen menjalankan K3 serta mengaudit secara komprehensif kondisi smelter yang ada.
Belum tuntas penyelesaian kasus bentrok berdarah antar kelompok pekerja di perusahaan smelter nikel PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan kasus beking kegiatan tambang ilegal oleh orang dekat presiden, kita sudah dikejutkan lagi dengan kabar dari Bank Indonesia yang menyatakan dolar hasil ekspor barang tambang tidak masuk ke Indonesia.
Presiden harus patuh pada ketentuan Undang-Undang. Bukan malah memberikan pemakluman yang bisa dijadikan pembenaran oleh perusahaan tambang untuk mengulur-ulur waktu pembangunan smelter.
Ekspor Bauksit akan Dilarang, Menteri ESDM Minta Percepatan Smelter
Pertimbangannya didasari hasil tinjauannya atas progres pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.
Bahkan, kata Wapres, pembangunan smelter ini terus dilakukan bahkan telah melampaui target