Terkait efisiensi anggaran, saya kira bagaimanapun 24 putusan MK ini akan menjadi kewajiban bagi APBD masing-masing. Jika memang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan UU 10 Tahun 2016 APBN bisa melakukan perbantuan.

Kita berharap, dalam penetapan calon, KPU kabupaten mesti teliti terkait administrasi dan persyaratan calon. Sebab, jika tidak, KPU kabupaten merugikan pihak calon yang sudah bertarung dan menang tapi mereka malah didiskualifikasi karena pertimbangan administrasi.

PAN menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Kabupaten Serang 2024. Itu adalah bagian dari komitmen PAN yang selalu mendukung demokrasi dan penegakan hukum dalam sendi kehidupan berbangsa.

Ade dinilai telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode hingga tidak penuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri

Gugatan hasil Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo nomor urut 1di MK masuk tahap akhir

Wakil Ketua Badan legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan dalam waktu dekat, Baleg DPR RI akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada.

Menjadi konyol jika ada ahli yang mengatakan ini hanya perbedaan format. Bagaimana mungkin pendapat seperti itu bisa diterima?

Terdapat indikasi kuat terjadinya penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan itu bisa dengan secara langsung kekuasaannya, dengan tindakannya, bisa juga dengan mempengaruhi para pemilih.

Berkaitan dengan LHKPN, rekomendasi soal paslon yang dinyatakan tidak memenuhi, dianggap memenuhi pada akhirnya?

Maka kami mengusulkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilaksanakan secara serentak sampai pembacaan putusan akhir gugatan hasil pilkada di MK.