Dalam sistem Proporsional terbuka seperti sekarang, sistem ini memberi hak kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen, ini juga menjadi alat untuk masyarakat menilai atapun menghukum bilamana ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik.
Dengan adanya undang-undang ini semakin menutup ruang gerak para kriminal ataupun mereka yang telah melanggar undang-undang untuk bisa segera ditangkap.
Kominfo juga harus cepat dan sigap untuk merespons situasi di masyarakat agar tidak menjadi viral dan akhirnya menjadi pergunjingan yang bisa berdampak pada perusakan moral bangsa.
Pemerintah melalui TNI-Polri harus bersikap tegas walaupun terukur, perbuatan kejam dan brutal ini tidak dapat ditolerir lagi.
Sekarang ini proporsional terbuka, pemilihan kepala pemerintahan pusat hingga daerah, hingga desa secara langsung, ini kan memberikan otoritas ataupun memberikan amanah, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan siapa yang rakyat inginkan menjadi perwakilannya.
Iya ini pasti jadi bahan untuk pembahasan bahwa kita jangan hanya berkutat pada survei, tapi kita juga melihat bahwa ini gerakan langsung masyarakat di bawah bukan hanya melalui lembaga politik.
Sampai saat ini walaupun KIB belum mengumumkan siapa nama calon presiden dan calon wakil presidennya bukan berarti kondisinya rapuh, kondisinya solid bahkan terbuka partai-partai lain untuk bersatu.
Pasukan di bawah komando Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bahkan diminta menyerang kelompok perusuh pimpinan Egianus Kogoya dengan kekuatan penuh. Apalagi, KKB Papua tidak sungkan membunuh warga sipil.
Ini wajib menjadi perhatian dan pelajaran bagi kita semua agar selalu mengedepankan tata krama dan etika dalam menggunakan media sosial.
Kami meminta pihak kejaksaan tetap bekerja secara objektif agar segala persoalan dalam kasus itu terkuak dengan jelas.