Pada pelaksanaan kebijakan larangan mudik, para pemangku kepentingan harus segera memperbaiki pola komunikasi agar tidak membingungkan pelaksana di lapangan.

Secara ideologis, keberadaan PPHN dipandang mendasar dan mendesak, mengingat tidak saja proses pembangunan nasional memerlukan panduan arah dan strategi baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Hidayat mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menindaklanjuti putusan tersebut, agar ke depannya tidak lagi membuat aturan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Sebagai tokoh gerakan oikoumene nasional dan internasional, SAE Nababan gigih memperjuangkan keadilan, sebagai tulang punggung perdamaian.

Mahkamah Agung menyebutkan bahwa SKB 3 Menteri tersebut bertentangan dengan 3 (tiga) undang-undang sekaligus yang lebih tinggi dibandingkan SKB 3 Menteri.

Kedua rumah ibadah ummat Islam dan Kristen tersebut juga mendapat bantuan financial untuk perbaikan bangunan masjid dan gereja yang rusak tersebut.

Pemerintah harusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat percaya dan mengikuti kebijakan pelarangan mudik ini.

Hidayat Nur Wahid menyerukan kepada dunia internasional untuk bersama-sama menyelamatkan masjid Al Aqsho, menghentikan teror Israel dan memberikan sanksi kepada Israel dengan mengucilkannya secara internasional. 

Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang masyarakat mudik lebaran, tetapi juga membatasi masuknya WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus Covid-19.

Ketika pendekatan damai dan kesejahteraan direspons aksi brutal KKB, negara tidak bisa berdiam diri.