Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

KPK meminta tambahan anggaran sebesar Rp825 miliar kepada Komisi III DPR. Sebab, pagu indikatif anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak sesuai dengan usulan.

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura sebagian besar adalah untuk pengembangan komoditas strategis yakni cabai dan bawang. 

Komisi IV DPR RI menerima pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 6,652 triliun dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI menyetujui Pagu anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2021 sebesar Rp325,005 miliar.

Komisi XI DPR secara resmi menyetujui Pagu Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam RAPBN Tahun 2021 sebesar Rp 5,278 triliun.

Setelah melalui rangkaian pendalaman, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyetujui Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019.

Badan Anggaran (Banggar) DPR mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara efektif, inovatif, dan produktif di tengah pandemi Covid-19.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi salah satu fokus utama saat membahas RUU APBN tahun 2021 bersama pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendorong mitra kementerian dan lembaganya agar ‘tancap gas’ dalam mengejar realisasi anggaran tanpa menahannya.