Pemerintah diminta segera merevisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, setelah Presiden Jokowi menyatakan akan mencabut Lampiran III Perpres tersebut yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras).

Komisi VIII DPR meminta pemerintah memprioritaskan calon jemaah haji untuk divaksinasi. Hal itu menyikapi pemerintah Arab Saudi menerapkan kewajiban vaksinasi Covid-19 bagi para calon jemaah haji.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan agar jenazah Covid-19 Islam dan Kristen dibakar atau dikremasi. Pertimbangannya, penguburan akan mencemari air tanah.

Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang izin investasi minuman keras menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar suara publik.

- Israel akan memberikan vaksinasi virus corona untuk 100.000 warga Palestina yang bekerja di Israel atau di permukiman ilegalnya di Tepi Barat yang diduduki.

Novavax telah berjanji untuk memberikan 110 juta dosis kepada pemerintah AS pada akhir kuartal ketiga. Itu bisa terjadi paling cepat Juli, kata Erck.

Partai Keadilan Sosial (PKS) memutuskan untuk menolak menolak kebijakan Pemerintah yang melegalkan investasi minuman keras (Miras). Kebijakan itu tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Sampai saat ini belum ada kejelasan soal keberangkatan ibadah haji jamaah Indonesia. Sebab, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum memberikan kepastian soal proses ibadah haji tahun 2021.

Pemerintah melalui peraturan tersebut berupaya mengatur penyelesaian permasalahan terbesar yang dialami petani sawit di seluruh Indonesia, yaitu lahan petani kelapa sawit dalam Kawasan Hutan.

Ketua DPR RI Puan Maharani berpesan agar aparat pemerintah terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.