Untuk Tahun Anggaran 2024 mendatang Lemhannas RI telah mengajukan rancangan awal rencana kerja sebesar Rp331,18 miliar

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan penerbitan aturan pelaksana sebagai implementasi atas Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Itu kan agak dalam tanda kutip penghinaan terhadap DPR dan presiden. Kan pembentuk undang-undang itu DPR dan presiden.

Dengan kondisi tersebut, kondisi ini, ini publik bisa mengambil kesimpulan yang kurang tepat, di mana OJK terdekat mendahulukan realisasi anggaran remunerasi dibanding kinerja-kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Dengan demikian, masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya empat tahun dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, menjadi lima tahun

Pemerintah harus patuh pada perintah Undang-Undang bukan malah sebaliknya Undang-Undang ditafsirkan sesuai maunya Pemerintah. Ini akan jadi preseden buruk dalam penyelenggaraan negara.

Pergerakan Advokat Indonesia berencana membuat penggalangan dukungan masyarakat sipil untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Bareskrim Polri undang pihak penyedia penjualan jasa tiket resmi konser Coldplay yang harganya melambung dan viral.

Gus Imin: Semua Percaya Desa Mampu Kelola Anggaran dengan Baik

Sebagai penjabaran dari undang-undang nomor 7 2017 KPU melalui PKPU 10/2023 telah mengeluarkan peraturan sebagaimana tertera di dalam pasal 8 ayat 2 Oleh sebab itu Fraksi Partai Golkar tetap mendukung affirmative action kuota perempuan 30 persen.