Pendirian sekolah atau training center adalah pondasi dasar untuk melatih dan mengembangkan potensi generasi muda kawasan Danau Toba

Nah itu kriteria-kriteria dasar, tapi kemudian kita tambah dengan kriteria yang hari ini dibutuhkan oleh sebuah bangsa besar seperti Indonesia ini. Sehingga sseorang yang memiliki pemahaman luas, apalagi bila ditambah dengan reputasi kepemimpinan sebagai pemimpin yang bisa kita titipkan amanah dari bangsa sebesar bangsa indonesia ini.

Hingga saat ini masih banyak orang tua yang berpandangan bahwa anak harus menguasai calistung sebelum masuk sekolah dasar (SD), agar tidak dianggap bodoh.

Memang itu masalah utama, kita tidak mempersiapkan kemandirian ekonomi kita di kebutuhan dasar, kalau beras impor, jagung impor, kedelai impor, kita bayar dengan dolar, ketika dolar menguat maka harga di Indonesia akan naik bagi para pedagang tempe, pengrajin tempe, dan masyarakat luas yang mengonsumsi nasi akan mengeluh.

Yang pasti the end (akhir) untuk semua masalah kesenjangan, mulai dari kesenjangan kesejahteraan antara honorer dengan PNS, kesenjangan dasar hukum status PPPK karena semuanya telah dijadikan satu kesatuan yakni sebagai ASN dengan jaminan kesejahteraan yang sama.

Pemberian bantuan atau santunan dari pemerintah itu diberikan atas dasar kemanusiaan serta bentuk kehadiran dan kepedulian negara dalam kasus GGAPA

Asumsi dasar makro APBN 2024 antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi terkendali sebesar 2,8%, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/USD

Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI melaporkan hasil pembahasan yang menjadi kesepakatan terkait asumsi dasar ekonomi makro dalam RUU APBN 2024.

Layanan asuransi dibangun atas dasar perjanjian dengan asas itikad baik (utmost good faith) yang sifatnya bersyarat, mengikat, dan memiliki sifat timbal balik antara pihak tertanggung (nasabah) dan pihak penanggung (perusahaan asuransi).

Artinya, usulan BNPT untuk mengawasi dan mengontrol tempat ibadah di seluruh Indonesia bertentangan dengan konstitusi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar membuat keputusan untuk mengontrol dan mengawasi tempat tempat ibadah.