Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmen bersama pemerintah dalam membahas RUU prioritas 2021 dengan membuka ruang untuk partisipasi publik.

Pemerintah akan membebaskan pembayaran PPnBM sebesar 100 persen akan diberikan selama periode Maret hingga Mei 2021

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyambut baik wacana pemerintah untuk melakukan pemekaran Provinsi di Papua. Tujuannya, demi terciptanya pemerataan dan percepatan pembangunan. 

Sampai saat ini belum ada legal standing yang mengatur larangan mudik, sehingga pemerintah sering menciptakan blunder dan inkonsistensi.

Ketua Pansus RUU Pansus Otsus Papua, Komaruddin Watubun menyampaikan, Pansus DPR saat ini sedang berfokus untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam hal pembangunan administratif di Papua.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan vaksin dalam negeri.

Dalam menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tunai Covid-19 secara konsumtif. Namun kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil lebih tepat dilakukan.

KPK melalui pelaksanaan tugas Koordinasi telah mendorong agar pengelolaan TMII diserahkan kepada pemerintah melalui Sekretariat Negara. 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah gerak cepat mengucurkan bantuan untuk korban bencana banjir di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran Covid-19.