Pemeriksaan sejumlah biro perjalanan haji untuk mendalami mekanisme mendapatkan kuota haji khusus hingga dugaan permintaan uang.

Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa jajaran direksi, komisaris, dan pihak-pihak terkait dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari penyelenggara negara yang wajib tunduk pada pengawasan hukum publik. 

Penangkapan terhadap Menas Erwin tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan KPK. Tim penasihat hukum menghormati tindakan dimaksud.

KPK tidak ingin terburu-buru karena masih fokus mengumpulkan dan melengkapi bukti kasus yang menjerat Rudi Tanoe.

KPK mengakui tengah mencermati dugaan keterlibatan Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam kasus dugaan korupsi peningkatan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015.

Menas Erwin merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

Hal itu didalami penyidik saat memeriksa Karna Suwandi di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Klas I Surabaya pada Selasa, 23 September 2025.

Hal itu didalami penyidik saat memeriksa lima pihak biro perjalanan haji sebagai saksi pada Selasa, 23 September 2025

Hal itu disampaikan Indra Utoyo usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di BRI pada hari ini, Selasa, 23 September 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengungkap skema jual beli kuota haji khusus antar biro travel haji.