Negara Teluk itu menghadapi kebangkitan kasus virus dan kematian meskipun ada kemajuan dalam program vaksinasi massal, memaksa pihak berwenang untuk memberlakukan penguncian nasional.

Masih terdapat tantangan akses dan distribusi, di mana hanya 0.2% dari vaksin tersebut yang didistribusikan ke negara-negara berpenghasilan rendah.

Rusia juga akan memasukkan delapan pejabat AS dalam daftar sanksi, dan mengakhiri aktivitas dana AS dan LSM di Rusia yang diyakini ikut campur dalam urusan dalam negeri negara itu.

Hampir 1 dari 4 orang penduduk di negara berpendapatan tinggi telah divaksin, sedangkan di negara berpenghasilan rendah baru 1 dari 500 orang yang sudah divaksin. 

Indonesia bersama Negara-negara G20 terus berupaya mencari formulasi pedoman yang tepat agar sektor ketenagakerjaan mampu mengimbangi disrupsi tersebut.

Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) adalah operasi politik kecil yang terdiri dari sekitar 1.200 karyawan, yang sebagian besar adalah warga negara Afghanistan, dan tidak termasuk pasukan penjaga perdamaian.

Daftar WHO darurat merupakan prasyarat untuk pembelian oleh fasilitas berbagi vaksin COVAX yang dirancang untuk mendapatkan suntikan ke negara-negara miskin.

Ketegangan meningkat antara kedua negara dalam beberapa bulan terakhir karena serangkaian masalah, yang terbaru terkait Rusia yang mengumpulkan pasukan di perbatasannya dengan Ukraina.

Presiden Jokowi berharap, dana yang dihimpun dapat digunakan sebaik-baiknya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akibat Covid-19 serta mampu mengentaskan kemiskinan.

Hingga saat ini belum ada kepastian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) meskipun RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.