Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menyoroti berbagai kebijakan  pemerintah yang inkonsisten dan jauh dari rasa keadilan. Salah satunya mengenai kebijakan mudik Lebaran 2021 kemarin. 

Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022. Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan mencapai kisaran 5,2 hingga 5,8 persen pada tahun 2022.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad berharap, revisi UU KUP dapat mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi instrumen bagi pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk tetap mengantisipasi ketidakpastian pandemi Covid-19 dalam penyusunan kerangka ekonomi makro RAPBN 2022.

Masih terkontraksinya beberapa sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDB, menunjukkan kebijakan Pemerintah belum cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan di sektor-sektor tersebut

Pemerintah dalam hal ini KemenkopUKM kini terus fokus dalam digitalisasi UMKM sebagai salah satu pilar untuk memajukan sektor ini.

Kunci utama pemulihan dan ketahanan ekonomi Indonesia terletak pada keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung keputusan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM yang melarang 13 produk crossborder atau lintas negara masuk ke Indonesia.

Pemerintah harus memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri mendapat akses ke vaksin Covid-19.