Anggota Komisi IX DPR Intan Fauzi meminta meminta pemerintah dan otoritas terkait, agar melakukan investigasi atas kasus 279 juta data bocor secara tuntas dan transparan.

Jadwal perencanaan dan penganggaran daerah yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat, menjadi salah satu penyebabnya.

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Landas Kontinen menggelar rapat kerja (raker) dengan pemerintah terkait kelanjutan pembahasan RUU Landas Kontinen.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan bahwa Fraksi PDI-Perjuangan mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam usaha pemulihan ekonomi nasional.

Kalangan dewan mendesak pemerintah untuk segera melunasi utang di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Apalagi total utang yang harus dibayarkan PLN saat ini menumpuk hingga Rp649, 2 triliun.

Proses Revisi UU Penanggulangan Bencana masih terhambat lantaran Pemerintah bersikeras menghilangkan nomenklatur BNPB dalam draft Revisi UU Penanggulangan Bencana.

Sinergi dilakukan melalui kegiatan dan program yang mendukung literasi masyarakat sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, bisa dicapai bersama.

Semangat pemerintah yang ketara kuat hendak melakukan eksplorasi besar-besar dalam revisi RUU Landas Kontinen, patut dicurigai.

Paspor Bangladesh tidak akan lagi memuat teks "berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel," yang pada dasarnya mencabut larangan perjalanan selama puluhan tahun.

Target rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) harus dikawal sepenuhnya dan harus menjadi concern bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).