Ahmad Muqowam mengatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menggerakan roda pemerintahan pusat dan daerah beserta segenap elemen masyarakat Indoensia untuk bergotong royong mengatasi pandemic Covid 19.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS ini merupakan bagian dari agenda reformasi struktural yang dilakukan pemerintah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada kesempatan ini, kembali lagi saya menegaskan kepada seluruh pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian ESDM, BPH Migas, dan SKK Migas, untuk terus meningkatkan Sense of Crisis sebagaimana arahan dari Bapak Presiden.

Bagi Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Irwan, masuknya TKA China di tengah PPKM Level 4 itu menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah lost control atas penanganan pandemi di Indonesia. Itu juga menunjukkan ketidaktegasan pemerintah tentang penutupan penerbangan internasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menggenjot investasi di Indoensia dengan menargetkan Indonesia dapat masuk kategori negara yang sangat mudah berbisnis dalam indeks kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB).

Kepala Negara juga bersyukur bahwa angka-angka indikator menunjukkan pandemi di Jawa dan Bali mulai sedikit menurun, terutama di Jakarta.

Presiden berdasarkan temuan Ombudsman RI juga perlu melakukan pembinaan kepada lima Pimpinan Kementerian/Lembaga yang terkait TWK

China akan menyediakan 2 miliar vaksin Covid-19 tahun ini, sebagaimana yang dikatakan Presiden China Xi Jinping. Vaksin ini akan didistribusikan ke negara-negara lain, guna memerangi pandemi Covid-19.