PBB desak pemerintah Bangladesh dan Myanmar membatalakan rencana memulangkan ratusan ribu pengungsi Negara Bagian Rakhine.

Sekitar 250.000 hingga 400.000 warga Rohingya yang masih menetap setelah penindasan brutal tahun lalu masih mengalami penderitaan dan penindasan paling mengerikan.

Dari lima orang teresebut, beberapa di antaranya karena diyakini telah mengundurkan diri dari jabatan mereka, juga akan dilarang bepergian ke Australia.

Menurut angka-angka PBB, lebih dari 900.000 Muslim Rohingya yang dipaksa meninggalkan rumah mereka di Myanmar saat ini tinggal di distrik Bazar milik Cox di Bangladesh - sebagian besar di kamp-kamp.

San Suu Kyi melihat penurunan tajam dari investor asing karena kegagalannya berbicara setelah penumpasan brutal militer terhadap minoritas Rohingya Myanmar.

Namun seorang pejabat hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, pemulangan secara paksa terhadap Rohingya melanggar hukum internasional.

Suu Kyi yang dulu pernah menerima Nobel Perdamaian dari PBB memegang kunci pembebasan atas kedua jurnalis malang tersebut.

Mahathir juga mengkritik perlakuan pemerintah Myanmar terhadap Muslim Rohingya yang minoritas.

Pernyataan tersebut merespon laporan Misi Pencarian Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kedua jurnalis itu divonis penjara tujuh tahun karena melanggar undang-undang rahasia negara selama meliput pembantaian minoritas Rohing yang tidak memiliki kewarganegaraan.