merujuk paparan delegasi Pemerintah Provinsi Papua yang diterima Pimpinan FOR PAPUA MPR pada 20 Mei 2021, terlihat beberapa catatan keberhasilan dari pemberlakuan kebijakan Otsus di tanah Papua.

Hal itu didalami penyidik lewat keterangan Nurdin saat menjadi saksi dalam kasus tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk meningkatkan persentase program padat karya.

Penyidik KPK juga mendalami mengenai penghasilan resmi Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

Mereka yang akan diperiksa yakni, dua orang pihak swasta H Haeruddin dan Nurwadi, seorang dosen Muhammad Nusran dan seorang PNS Tasyrif Hakim.

Pemerintah harus mampu menjawab informasi pemakaian dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang berkembang di tengah masyarakat.

KPK juga mendalami dugaan penerimaan uang suap Nurdin Abdullah yang diberikan oleh berbagai pihak

Mereka akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas perkara Nurdin Abdullah.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae angkat bicara soal langkah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang saat ini tengah menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Cimanggis – Cibitung sebagai salah satu ruas pada jaringan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung pembangunan akses jalan yang dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan.