Fraksi PKB meminta kepada pemerintah agar lebih memprioritaskan sektor pertanian, karena sektor ini berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang mana jumlah rumah tangga miskin sebagian besar berasal dari karakteristik rumah tangga dengan sumber penghasilan utama rumah tangga sektor pertanian.

Sembilan fraksi di Komisi VI menyetujui RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional untuk selanjutnya akan dibawa pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Seluruh fraksi di Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Nuaa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) ke rapat paripurna.

MPR RI memberikan waktu dan menyerahkan sepenuhnya kepada internal Fraksi PAN MPR RI untuk menetapkan siapa yang ditunjuk menggantikan Pak Zulkifli Hasan sebagai Wakil Ketua MPR RI.

Dia tak mempermasalahkan, ada satu fraksi yang secara tegas menyampaikan penolakan terhadap revisi UU LLAJ, namun masih ada suara mayoritas pembahasan dilanjutkan.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini merasa heran melihat kondisi manajemen Pemerintah sekarang ini.  Sudah Kementerian bekerja di luar fungsi yang digariskan, sekarang malah minta tambahan anggaran untuk menjalankan fungsi baru yang tidak “sah” tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengapresiasi Polri atas keberhasilan menangkap buronan asal Jepang Mitsuhiro Taniguchi.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, transparansi pemerintah terkait HPP ini diperlukan agar publik tahu permainan harga migor dari tingkat produsen, distributor sampai di tangan masyarakat. Selama ini angka produksi tersebut terkesan tertutup.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menegaskan, alasan kenaikan lantaran pemerintah berupaya untuk menjaga warisan budaya dunia tersebut merupakan bukti nyata inkonsistensi. Terlebih Candi Borobudur telah ditetapkan sebagai destinasi superprioritas.

Kita ingin agar instansi yang mengeluarkan SIM dan yang melakukan pengawasan alias kontrol nantinya berbeda.