Penjajakan koalisi yang dibangun oleh PKS bersama Nasdem dan Demokrat mengedepankan equal partnership, tak saling memaksa, serta saling menghormati mekanisme internal masing-masing partai. Sehingga kami yakin Koalisi Perubahan yang akan terbentuk nantinya akan solid.
Saya pikir isu-isu yang beredar tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu kan mereka saja yang tahu.
Apa yang menjadi basis reshuffle itu yang paling tahu adalah Presiden, apakah kinerja atau basis-basis yang lain. Misalnya, alasan politik ya itu kita serahkan saja kepada Presiden sebaiknya yang di luar itu artinya termasuk partai politik (parpol) koalisi ya kita menunggu saja.
Politikus NasDem ini menuturkan, peningkatan pengawasan bagi wisatawan yang berasal dari China merupakan bentuk antisipasi kemunculan varian-varian baru virus corona yang berpotensi lebih berbahaya.
Kita memasuki tahun 2023, yang merupakan tahun politik, dimana semua partai politik peserta Pemilu 2024 akan melakukan berbagai persiapan dan upaya untuk mendapatkan suara rakyat, termasuk Anggota DPR RI.
Jokowi perlu mencari momentum untuk mengeluarkan kader Partai NasDem yang saat ini menjadi pembantunya agar tidak dimanfaatkan oleh Surya Paloh untuk playing victim dan seolah Partai NasDem teraniaya karena sikap politiknya.
Pembangunan sektor kesehatan nasional yang mengedepankan upaya promotif dan preventif harus mendapat perhatian dan dukungan semua pihak agar benar-benar terealisasi.
Rerie mengajak segenap anak bangsa untuk bersatu mengedepankan semangat pencegahan penyebaran Covid-19 dalam keseharian.
Tentu saya setuju PPKM dicabut mengingat sudah dua tahun lebih regulasi itu diterapkan. Saat ini vaksinasi 1 dan 2 juga sudah mampu meminimalisir keganasan virus covid-19 bagi tidak punya komorbit. Namun untuk lebih paripurnanya vaksin bosster juga harus segera diselesaikan agar aktivitas masyarakat dan pemerintah bisa berjalan normal kembali.
KPU tidak punya hak (apalagi otomatis) menjalankan putusan MK, atau dipakai menyusun Peraturan KPU (PKPU) untuk menentukan sistem pemilu. Sistem pemilu yang digunakan, sekali lagi, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.