Saya kira catatan tadi untuk kita semua Bu Dirjen masalah tiket ini penting nanti menjadi perhatian. Saya sekarang kalau pulang ke Papua tadinya masih bisa Rp4 jutaan sekarang sudah hampir Rp6-7 juta. Jadi kalau dari Rp4 juta naik lagi itu berat, jadi masyarakat khususnya kami di daerah Papua ini sangat terbebani dengan harga tiket yang begitu mahal.

Kan sudah ada jatahnya untuk setiap daerah, sehingga jika sampai terjadi kelangkaan dan harga yang mahal seperti ini, tentu ada masalah dengan jalur distribusi dan tata kelolanya. Kan selama ini juga baik-baik saja, mengapa sekarang langka.

Pengorbanan ini kita ejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahu-membahu, saling tolong-menolong mengatasi masalah yang ada di masyarakat dan bangsa.

Kepala BRIN bisa dianggap melanggar aturan dan menentang kewenangan Presiden. Karena itu Presiden harus memberikan sanksi tegas agar masalah ini tidak terulang di kemudian hari. Ini sama saja Kepala BRIN mbalelo melangkahi kewenangan Presiden.

Tadi kita tentunya membahas hal hal tersebut artinya masalah pendidikan. Saya menitikberatkan pada bonus demografi. Jadi artinya pentingnya student exchange atau pertukaran pelajar baik Pemerintah Jepang memberikan ruang yang luas untuk pelajar-pelajar Indonesia ke Jepang tetapi juga Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada pelajar-pelajar Jepang untuk belajar di Indonesia, terutama di bidang hospitality, pariwisata.

Anggota DPR RI ini mengamini partainya menginginkan pasangan calon (paslon) yang akan bertarung pada kontestasi politik 2024 lebih dari dua orang. Golkar bahkan tak masalah jika nantinya Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta, agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah.

SIGAR menyoroti dalam laporan terbarunya bahwa pemerintah Taliban menghadapi masalah keamanan yang serius dan meningkatnya kelompok bersenjata asing

Silaturahmi tidak berarti keluar koalisi. Kita memandang pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Mbak Puan Maharani dari PDI Perjuangan sebagai silaturahmi yang lumrah. Kita menghargai langkah politik AHY yang menjalin pertemuan dengan Puan Maharani, silaturahmi antar anak bangsa juga dikembangkan di PKS, jadi gak ada masalah.

Penyelidikan kasus yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo itu murni masalah hukum.