Pemerintah Indonesia harus berkaca pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara lain yang berhasil keluar dari Pandemi.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah segera mengambil kebijakan agar masalah ini bisa diatasi. Pemerintah harus dapat memastikan kebutuhan oksigen untuk medis bisa terpenuhi.

Stok cadangan beras pemerintah masih terus terjaga dengan, yaitu sebanyak 1,4 juta ton yang juga merupakan batas aman sesuai penugasan pemerintah yaitu sebanyak 1 juta ton hingga 1,5 juta ton beras.

Pemerintah khususnya Kemenag harus serius bantu dan lindungi Tokoh Agama, Kiai dan Santri, karena Covid-19 sudah menjatuhkan korban dari banyak Tokoh Agama dan Ulama.

Pemerintah harus mengoptimalkan produksi tabung oksigen dalam negeri dan tidak terburu-buru membuka opsi impor. Ada baiknya, penanggulangan pandemi disinergikan dengan upaya menggerakan sektor industri dan ekonomi masyarakat.

Selama PPKM darurat, MMKSI akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di dealer sesuai dengan peraturan Pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Perhubungan (Dishub), menetapkan sejumlah ketentuan di sektor transportasi.

konsulat telah berhenti mengeluarkan visa untuk warga Afghanistan sementara diplomat telah dipindahkan ke ibu kota Kabul yang relatif aman.

Pemerintah diminta memperhatikan pasokan oksigen di rumah sakit. Pemerintah perlu mengusahakan ketersediaan pasokan sesuai kebutuhan, termasuk kebijakan khusus agar pasokan oksigen bagi rumah sakit mendapatkan prioritas utama. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan rentetan masalah anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bernilai triliunan. BPK menyimpulkan penggunaan anggaran negara oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang direncanakan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020.