KPK mengungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid menggunakan uang hasil pemerasan terkait penambahan anggaran untuk pergi ke luar negeri.

Tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah lokasi lainnya pada Kamis, 6 November 2025.

KPK mengungkapkan Gubernur Riau Abdul Wahid menerima Rp2,25 miliar terkait kasus pemerasan dalam penambahan anggaran pada Dinas PUPR PKPP Riau Tahun 2025.

KPK didesak mengusut dugaan kejanggalan dalam pembukaan blokir saham milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) di Bank BJBR yang bernilai triliunan rupiah.

KPK mengungkap modus perkara dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran di Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025 yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid.

Penggeledahan dilakukan sesaat setelah Abdul Wahid ditangkap di sebuag cafe di Riau dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso berkomitmen menuntaskan revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK).

Abdul Wahid dan dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Pemprov Riau Tahun Anggaran 2025.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra, pada Rabu, 5 November

KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau bernama Dani M. Nursalam.