Pimpinan DPR siap menampung usulan para notaris dan sejumlah akademisi yang berkaitan dengan profesi kenotarisan untuk dimasukkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

RUU KUHP yang di carry over atau dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode yang sekarang dengan pemerintah sebagai landasan menuju era digitalisasi dan industri 4.0.

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin meminta masukan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dari sejumlah akademisi, praktisi, dan notaris. Dimana, Omnibus Law Ciptaker tersebut merupakan usulan dari pemerintah.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memastikan seluruh profesi notaris akan aman dan terhindar dari dugaan tindak pidana sepanjang menjalankan fungsinya secara netral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU).

Rapat Paripurna DPR RI ke 11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebagai Komisioner KPU Pergantian Antar Waktu (PAW) masa bakti 2017-2022.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh anggota parlemen di dunia untuk mengatasi penyebaran wabah virus Corona, bersama pemerintah di negara masing-masing.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menerima laporan BPK tentang hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas penerapan regulasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi LPP RRI dan TVRI tahun anggaran 2017 sampai dengan Semester I Tahun 2019.

Pimpinan DPR tak mempersoalkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Cipker) melalui Pansus atau Badan Legislasi (Baleg). Sebab, Pansus dan Baleg memiliki kapasitas yang sama.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah menutup sementara penerbangan Indonesia-Tiongkok.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin berupaya keras untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan dewan Koordinator Bidang Korpolhukam dengan baik.