Kalangan dewan menilai rencana pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat harus dibarengi dengan pengawasan ketat.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti prihatin soal adanya kabar penutupan pintu untuk kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI) di 6 negara lantaran tingginya kasus Covid-19. Dia meminta pemerintah segera memperbaiki penanganan virus Corona.

Sentra vaksinasi tersebut merupakan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebagai upaya mendukung target Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam melaksanakan pemberian vaksinasi.

Pengadilan tinggi Uni Eropa mengatakan bahwa perusahaan dapat melarang karyawan Muslim mengenakan jilbab dalam kondisi tertentu

IWH-CREC, pengembang dalam usaha patungan, telah membayar deposit RM1,24 miliar dan uang muka kepada pemerintah tahun lalu untuk memungkinkan mereka mulai bekerja di Bandar Malaysia.

Program ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mempercepat vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi ini berlangsung selama empat hari, sejak 6 Juli sampai 9 Juli 2021.

Instruksi Mendagri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Nomor 15 Tahun 2021, yang kemudian diikuti oleh Pemerintah Daerah melalui Perda dan Perbup/Perwalkot tentang Strategi Penanganan Covid-19 melalui PPKM Darurat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Setelah disetujui menjadi Undang-Undang Otonomi Khusus, menurut Ketua Panitia Khusus Otsus Papua Komarudin Watubun, Revisi UU Otsus Papua secara keseluruhan ada perubahan 20 pasal. Dari 20 pasal tersebut, 3 pasal perubahan merupakan usulan dari Pemerintah dan 2 pasal baru.

Kalangan dewan menilai Pemerintah kurang tepat apabila mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk membantu modal BUMN. Apalagi kalau uangnya diambil dari cadangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah diproyeksikan untuk program-program prioritas.

Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi persoalan kesehatan tetapi juga ekonomi. DPR mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya agar target konsolidasi fiskal pada 2023 dapat terealisasi di tengah ketidakpastian akibat pandemi.