Komisi III DPR mendukung dan memperjuangkan penambahan anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam APBN Perubahan Tahun anggaran 2022 mendatang.

Selama ini nalar pembangunan yang terbentuk bersifat ekonomistik, ini hanya untuk perekonomian tinggi dan mengabaikan aspek lingkungan.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya menyelesaikan masalah di Papua sudah tepat, meski belum sempurna.

Pengawasan bisa melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dibiayai APBN, APBD, dan BUMN agar program peningkatan TKDN dapat direalisasikan.

Bila Kemenpora membantu mantan atlet dan mengeluarkan uang dari APBN sembarangan, ujung-ujungnya nanti pasti kena temuan BPK.

Toyota Camry berwarna hitam seharga Rp188,105 juta. Kemudian, KPK juga menjual Toyota Innova Ventuter keluaran 2017 milik Sukiman dengan harga Rp328 juta.

IHT sendiri belum terbebas dari cengkraman pandemi COVID-19 dan juga rencana pemerintah menaikkan tarik cukai hasil tembakau (CHT) pada Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2022 sebesar 11,9% menjadi Rp 203,92 triliun.

Yang namanya utang tetap harus dilunasi, apalagi ada bunga yang juga mesti dibayar.

Saya minta tidak hanya BPK saja yang serius mengawasi ini semua, tapi KPK justru lebih serius dalam menyelamatkan uang rakyat dan menutup kebocoran dana APBN baik pusat maupun daerah.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Muhammad Aras mengingatkan pemerintah untuk tidak terlena dan tetap berhati-hati terkait kebijakan fiskal.