PBB menyatakan siap untuk mempidanakan seluruh komisioner KPU. Hal itu terkait keputusan KPU yang tidak meloloskan PBB sebagai partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019.
Tekanan maksimum diperlukan hingga Pyongyang meninggalkan program nuklir dan rudalnya dengan cara yang dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah
DPD RI meminta para pihak bersengketa lahan antara masyarakat versus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama PT Cirebon Energi Prasarana (PT CEPR) di Kabupaten Cirebon Jawa Barat untuk menjalankan proses verifikasi.
Hingga Minggu (20/5) malam, sudah ada 2.528 akun yang diblokir dan 9.500 akun yang masih diverifikasi.
PBB mendesak kedua negara tersebut melanjutkan dialog mereka untuk menemukan jalan menuju denuklirisasi damai dan dapat diverifikasi di semenanjung Korea.
Pengaduan yang masuk, harus disertai dengan identitas diri lengkap, serta identitas perusahaan pengadu. Hal ini diperlukan untuk melakukan verifikasi serta menindaklanjuti perusahaan yang dilaporkan.
Polemik terkait rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan mantan narapidana tindak pidana korupsi menjadi calon anggota legislatif, harus segera diakhiri.
Muhajir Effendy menginstruksikan semua sekolah memverifikasi surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang masuk
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan data tersebut merupakan jumlah yang terverifikasi sesuai nama dan alamatnya.
Sebelumnya AS telah membuat proposal spesifik untuk memulai dan melanjutkan ke titik akhir denuklirisasi sepenuhnya diverifikasi, termasuk batas waktu realisasi proposal tersebut.