Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan pentingnya sinkronisasi Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Desa (RUU Bumdes), agar ketika sudah diputuskan, tidak tumpang tindih dengan norma-norma yang ada di UU lainnya.

Pemerintah telah menerapkan  kebijakan PPKM Darurat  pada 3 - 20 Juli 2021 yang meliputi  122 kabupaten/kota dan 6 provinsi di Jawa Bali. DPR RI berharap pemerintah bisa ikut melakukan  sinkronisasi dan koordinasi pusat - daerah agar tidak menjadi  kebijakan mandul dan tidak efektif.

Sehingga menjamin sinkronisasi pembangunan pusat dengan daerah, serta keberlanjutan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya.

 Politikus Indonesia dari Nusa Tenggara Barat itu tidak melihat adanya sinkronisasi data yang akurat soal pemerintahan.

Menteri Halim mengatakan, hasil sidak itu ditemukan sejumlah fakta yaitu hasil sinkronisasi data tidak segera turun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Camat.

Dengan perbedaan masa berlaku itulah, maka perusahaan milik negara itu tidak memunyai sistem sinkronisasi dokumentasi yang memadai.

Kalau toh masih ada yang belum teken NPHD, hanya semata-mata untuk sinkronisasi.

Saat konferda dan konfercab, dilakukan juga evaluasi, konsolidasi, dan sinkronisasi program yang akan dibawa ke kongres.

Komisi IX DPR RI bersama dengan Badan Legislasi DPR RI melakukan harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom).

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali RPJPD Semesta Berencana Provinsi BALI 2005-2025, RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023.