Greenpeace Indonesia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka ke publik rencana peta jalan (roadmap) pengurangan sampah yang sudah dilaporkan industri kepada KLHK. 

Di satu sisi KLHK membuat peraturan pengurangan sampah plastik sekali pakai ini, tapi di sisi lain seakan membiarkan produsen-produsen tertentu dengan seenaknya memproduksi produk-produk kemasan baru plastik sekali pakai seperti galon sekali pakai.

Ini untuk mencari apa pemicu banjir di kawasan tersebut, apakah karena sungai yang mendangkal, kondisi hutan di sepanjang DAS terutama di DAS Kapuas.

Penjelasan Sekjen terkesan asal ada penjelasan saja. Anggaran Dirjen KSDAE Rp 1,78 triliun, sementara pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu Rp 20 miliar. Dari postur anggaran ini bisa kita simpulkan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi itu tidak penting.

Jangan hanya karena pertimbangan meraup dollar kita seenaknya mengobral izin usaha pemanfaatan hutan yang akan berujung pada praktek deforestasi.

BPOM harus melibatkan Pusat Standar Lingkungan dan Kehutanan KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprediksi potensi perdagangan karbon di Indonesia bisa mencapai Rp 350 triliun.

Aksi walk out fraksi PKS dilakukan untuk menjaga marwah lembaga legislatif. Apa yang kami lakukan semata-mata untuk menjaga marwah lembaga DPR RI dengan memberikan sikap yang tegas.

Komisi IV DPR RI menilai kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum maksimal pada tahun 2021. Sehingga, terdapat banyak program kerja belum tuntas tercapai.

Lima pilar pengelolaan hutan lestari mencakup kepastian kawasan hutan, peningkatan produktivitas, optimalisasi lahan hutan, diversifikasi produk hasil hutan, dan peningkatan daya saing.