Komisi II DPR mengkritik rencana pemerintah yang akan membubarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan akan dileburkan dengan pemerintah daerah Kota Batam.
Batam sebagai jantung perekonomian Provinsi Kepri harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar daya saing dan pelayanan publik di Batam semakin meningkat.
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Keuangan responsif dalam menyikapi aspirasi dari para pelaku industri galangan kapal di Batam yang merasakan ketidakadilan dalam menjalankan kegiatan berusaha.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan mengatakan, tujuh hingga delapan SMP negeri yang terletak di luar Pulau Batam, sampai saat ini belum teraliri listrik.
Kedua belas kawasan yang telah mendeklarasikan dan memprioritaskan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2019 adalah Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kualanamu Medan, Bandara Hasanuddin Makassar, Bandara Hang Nadim Batam, Bandara Ngurah Rai Bali, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Sekupang Batam dan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyatakan, konflik yang terjadi di tubuh kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dahulu dikenal dengan Otorita Batam, harus segera diakhiri.
Hingga H-7 Lebaran, jumlah penumpang angkutan laut Lebaran 1440 H/2019 mengalami kenaikan jumlah penumpang yaitu 422.711.
Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2019 juga mencatat Pelabuhan Batam menjadi pelabuhan terpadat.
Pelabuhan Batam masih menjadi pelabuhan terpadat dengan jumlah 185.373 orang untuk periode H-15 - H+4.
Pelabuhan Tanjung Balai Karimun ternyata terpadat kedua setelah Pelabuhan Batam.