Menteri datang ke kami lapor eh komisi pagu kami berubah minta persetujuan, dasarnya apa, kan harus ada legal formalnya, surat Menteri Keuangan yang menyatakan pagu kementerian tersebut berubah, gitu.

Kalau MBG ditingkatkan dan swasembada pangan dipercepat, dalam jangka panjang kita yang diuntungkan.

Kita tidak mau efisiensi ini malah justru mengorbankan para pegawai yang selama ini sudah bekerja dan berkontribusi. Mereka `kan bukan tidak mampu bekerja, bukan karena itu.

Anggota Komisi III DPR, Stevano Rizki Adranacus berharap, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurangi penegakan hukum yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Angka ini terpangkas sekitar 16,26 persen atau Rp20,5 triliun

Maka pagu anggaran Kejagung RI menjadi sejumlah Rp18,8 triliun.

Untuk keseluruhan, anggota dan pimpinan, bisa disetujui?.

Tolong perubahannya saja yang dijelaskan, perubahan anggaran, dari yang dipotong kemarin sekian, lalu setelah rekonstruksi menjadi sekian, jadi arahnya ke situ, supaya lebih terarah.

Jadi besok, tuh memang harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan karenanya kita harus rapat hari ini, Pak. Sehubungan dengan hal tersebut Komisi III DPR RI meminta penjelasan mitra terkait langkah-langkah efisiensi anggaran dan usulan revisi.

Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menyampaikan pandangannya terkait permasalahan sertifikat tanah yang tengah menjadi sorotan publik.