Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati melontarkan kritik tajamnya kepada pemerintah mengenai Kartu Prakerja. Menurutnya, jumlah dana sebesar Rp 5,6 triliun yang digelontorkan Pemerintah untuk menjalankan program kartu prakerja cukup besar.

Kartu Prakerja disinyalir bermasalah dan berpotensi dikorupsi. Untuk itu, Presiden Jokowi diminta untuk segera mengevaluasi program pelatihan senilai Rp5,6 triliun itu.

Pertumbuhan pertanian yang selalu lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh kegiatan impor bahan pangan yang menjadi pekerjaan rutin tahunan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidawati, mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja karena diduga menjadi program bancakan dan banyak masalah dalam pelaksanaannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan tindak kejahatan korupsi atas penunjukkan platform digital tanpa tender untuk proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun.

Karena itu menurut Hidayat,  semestinya Pemerintah dan DPR menunda keseluruhan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 ini diserahkan oleh kepala desa dan perangkat desa

Bantuan ventilator dari Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia sebagai kerja sama yang baik untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19. Hanya saja, bantuan itu jangan sampai menjerat Indonesia dalam waktu ke depan.

BGI akan menyediakan peralatan untuk melakukan 9,000,000 tes COVID-19, termasuk penyediaan perangkat dan persediaan, dengan 500 ahli, spesialis dan teknisi yang melakukan tes.